PMS Dairi Apresiasi Luar Biasa Bupati Dairi Atas Opini BPK WTP ke-12

PMS – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Merga Silima (PMS) Kabupaten Dairi – Robert Hendra Ginting, AP, M.Si menyampaikan salut dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Dairi – Ir. Vickner Sinaga, MM. Hal ini disampaikannya terkait Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi...  

Pemerintah Kabupaten Dairi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Lantai 3 Gedung BPK. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di terima langsung oleh Bupati Dairi yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang.  

Menurut Ketua PMS Dairi, dari 514 daerah tingkat II yang ada di 38 Propinsi se-Indonesia, terdapat 416 Kabupaten dan 98 Kota.Menurut informasi, sampai pada tahun 2025 terdapat 21 pemerintah daerah   yang sama sekali belum pernah mendapatkan opini WTP. 

Sedangkan perolehan WTP terbanyak  adalahh Kabupaten Way Kanan (Lampung) sebanyak 15 Kali WTP, Kabupaten Wajo (Sulawesi Selatan) sebanyak 15 Kali WTP, Kabupaten Serang (Banten) sebanyak 15 Kali WTP, Kabupaten Seleman (DI Yogyakarta) sebanyak 14 kali WTP, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Sumatera Utara) sebanyak 13 Kali WTP, Kabupaten Pohuwato (Gorontalo) sebanyak 13 Kali WTP, Kota Tanggerang Selatan (Banten) sebanyak 13 Kali WTP. 

Berikut adalah hakekat atau esensi mendasar dari hasil pemeriksaan dengan opini WTP: 

1. Pernyataan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi. Hakekat utama dari WTP adalah bukti bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini berarti sistem pencatatan, pengakuan pendapatan, dan pengeluaran didebit-kreditkan dengan benar. 

2. Bukti Kepatuhan dan Efektivitas SPI. Opini WTP menunjukkan dua hal krusial dalam pengelolaan internal: Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: Pemeriksaan BPK tidak menemukan pelanggaran hukum material yang berdampak langsung pada angka-angka laporan keuangan. 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang Efektif: Instansi tersebut dinilai memiliki sistem pengawasan internal yang kuat, sehingga memperkecil risiko terjadinya salah saji, kelalaian, atau kecurangan (fraud). 

3. Cerminan Transparansi dan Akuntabilitas WTP merupakan indikator bahwa manajemen publik instansi tersebut berjalan dengan transparansi yang tinggi. Informasi keuangan yang disajikan dinilai andal, dapat dipercaya, dan bebas dari salah saji material, sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak legislalatif.

Adanya Opini WTP tersebut disampaikan Bupati Dairi bisa memberikan motivasi bagi Kabupaten Dairi agar terus meningkatkan kinerja masing-masing. 

Ia pun bertekad untuk mengikuti segala pedoman serta aturan pelaksanaan kegiatan yang telah diterbitkan sebagai bahan acuan bagi Pemkab Dairi agar dapat menyiapkan laporan keuangan penyelenggaran pemerintah daerah menjadi lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang, baik dalam pelaksaaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan