18 November, 2026

Hampir 3 Dekade Konflik Tambang PT. DPM, Sidang Gugatan Warga Masuk Ke-12: Ketua PMS Dairi Tegas Menolak, Keselamatan Rakyat Dairi Harus Diutamakan.

MEDAN – Konflik pertambangan seng dan timah hitam PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali memasuki babak penting. Perjuangan masyarakat yang telah berlangsung hampir tiga dekade sejak 1998 kini berlanjut melalui gugatan kedua terhadap Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan PT DPM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 
Gugatan yang terdaftar dengan Nomor Perkara... 

271/G/LH/2026/PTUN.JKT tersebut telah memasuki sidang ke-12 pada November 2026. Persidangan berkaitan dengan gugatan masyarakat terhadap penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Nomor 1437 Tahun 2026 tertanggal 13 Maret 2026. 

Di tengah berlanjutnya proses hukum dan gelombang penolakan masyarakat, Ketua Pemuda Merga Silima (PMS) Kabupaten Dairi, Robert H. Ginting, AP., M.Si., menegaskan tetap menolak kehadiran dan aktivitas pertambangan PT DPM di Kabupaten Dairi. 

Menurutnya, persoalan pertambangan tersebut bukan sekadar persoalan investasi, tetapi menyangkut keselamatan manusia, kelestarian lingkungan, perlindungan sumber air, keberlangsungan pertanian, serta masa depan generasi penerus di Tanah Dairi. 

Sikap penolakan tersebut dilandasi berbagai kekhawatiran terhadap kondisi geografis dan kerentanan geologis Kabupaten Dairi, potensi bencana, risiko pengelolaan limbah tambang, serta dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan dalam jangka panjang.

KONFLIK SEJAK 1998, PERJUANGAN MASYARAKAT BELUM BERAKHIR

Sejarah persoalan PT DPM bermula dari eksplorasi potensi mineral galena di kawasan pegunungan Kabupaten Dairi. 
Pada 17 Februari 1998, pemerintah menerbitkan Kontrak Karya Nomor 53/Pres/1/1998 dengan luas wilayah konsesi sekitar 27.420 hektare. 

Perusahaan kemudian melakukan kegiatan eksplorasi dan pengeboran di sejumlah wilayah, termasuk Desa Longkotan dan Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-Pungga. 

Dalam perjalanannya, kegiatan pertambangan tersebut memunculkan penolakan masyarakat. Warga khawatir terhadap potensi kerusakan lingkungan, pencemaran sumber air, ancaman terhadap lahan pertanian, dan keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan lingkar tambang. 

Kekhawatiran tersebut juga berkaitan dengan kondisi geologis Kabupaten Dairi yang berada di kawasan pegunungan dengan karakteristik tanah, curah hujan, dan aktivitas tektonik yang memerlukan perhatian serius dalam setiap rencana pembangunan fasilitas pertambangan. 

KERENTANAN GEOLOGIS DAIRI MENJADI PERHATIAN SERIUS

Salah satu alasan utama penolakan masyarakat dan koalisi masyarakat sipil adalah kerentanan geologis wilayah konsesi pertambangan. 

Sejumlah kajian dan pemberitaan mengenai proyek PT DPM menyoroti keberadaan segmen Patahan Sumatera, termasuk Renun, Toru, dan Angkola, yang menjadi perhatian dalam penilaian risiko kegempaan. 

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan konstruksi tambang bawah tanah dan fasilitas pengelolaan limbah apabila terjadi gempa bumi maupun pergerakan tanah. 

Selain itu, karakteristik material vulkanik Toba Tuff, topografi yang curam, serta curah hujan tinggi menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam analisis risiko longsor dan bencana hidrologis. 

Masyarakat juga mengingat bencana longsor di Desa Bongkaras pada Desember 2018 yang menelan korban jiwa. Bagi warga, pengalaman tersebut memperkuat kekhawatiran terhadap aktivitas pertambangan berskala besar di kawasan yang memiliki potensi bencana.

ANCAMAN LIMBAH TAMBANG DAN SUMBER AIR MASYARAKAT

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan limbah pertambangan atau tailing. 

Dalam desain awal proyek, fasilitas penampungan limbah atau Tailing Storage Facility (TSF) menjadi salah satu objek keberatan masyarakat karena dinilai memiliki risiko apabila terjadi kegagalan konstruksi, gempa bumi, maupun cuaca ekstrem. 

Sejumlah kelompok advokasi lingkungan memperingatkan potensi dampak kegagalan fasilitas tersebut terhadap kawasan hilir. Dalam dokumen advokasi, skenario dampaknya disebut dapat menjangkau sedikitnya 11 desa dan 57 dusun melalui aliran Sungai Sopokomil. 

Selain itu, penambangan mineral sulfida yang mengandung seng dan timbal memiliki potensi menghasilkan Air Asam Tambang (AAT) apabila material sulfida terpapar air dan oksigen. Jika tidak dikelola secara tepat, air asam tersebut dapat melarutkan logam berat dan berpotensi mencemari sumber air, air tanah, serta lahan pertanian. 

Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena sumber air dan pertanian merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi dan sosial warga di kawasan lingkar tambang.

METODE PENGELOLAAN LIMBAH BARU MASIH DIPERDEBATKAN

Pada penerbitan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026, perusahaan menggunakan pendekatan cemented paste backfill, yaitu metode mencampurkan material limbah hasil pengolahan tambang dengan semen dan agregat untuk kemudian ditempatkan kembali ke dalam rongga bekas tambang bawah tanah. 

PT DPM menjelaskan bahwa perubahan desain tersebut menggantikan rencana penggunaan fasilitas penyimpanan tailing permanen di permukaan. Namun, metode tersebut masih menjadi bahan perdebatan antara masyarakat, koalisi lingkungan, dan pihak perusahaan. 

Masyarakat dan sejumlah pihak yang mengkritisi proyek meminta pembuktian teknis mengenai kemampuan metode tersebut dalam menampung material limbah, kestabilan penyimpanan bawah tanah, serta ketahanannya terhadap kondisi geologi dan aktivitas patahan. 

Karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang transparan dan dapat diuji secara independen untuk memastikan seluruh risiko lingkungan dan keselamatan telah diperhitungkan.

PERNAH MENANG DI MAHKAMAH AGUNG, IZIN LINGKUNGAN KEMBALI TERBIT

Perjuangan masyarakat Dairi tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga melalui jalur hukum. Pada Agustus 2022, pemerintah menerbitkan SK Nomor 854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan pertambangan PT DPM.  

Keputusan tersebut digugat oleh masyarakat melalui PTUN Jakarta. da 24 Juli 2023, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan masyarakat. Namun, pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh PTTUN Jakarta pada 22 November 2023. 

Masyarakat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 277 K/TUN/LH/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi masyarakat dan membatalkan putusan pengadilan tingkat banding. 

Sebagai tindak lanjut, pemerintah pada Mei 2025 menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 888 Tahun 2025 untuk mencabut persetujuan kelayakan lingkungan yang sebelumnya diterbitkan pada 2022. 

Namun, persoalan kembali muncul setelah Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 tertanggal 13 Maret 2026. Penerbitan keputusan baru inilah yang kemudian menjadi objek gugatan kedua masyarakat Dairi.

GUGATAN KEDUA MASUK SIDANG KE-12 DI PTUN JAKARTA

Pada 29 Juli 2026, sebanyak 11 warga Dairi mendaftarkan gugatan terhadap Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH terkait penerbitan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 271/G/LH/2026/PTUN.JKT. 

Setelah melewati tahap pemeriksaan persiapan, perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara dan tahapan pembuktian. Pada Oktober 2026, para pihak mulai menyerahkan bukti-bukti surat kepada majelis hakim. 

Selanjutnya, pada 12 November 2026, persidangan ke-12 memasuki agenda pemeriksaan saksi fakta dari pihak penggugat. 

Dalam persidangan tersebut, keterangan saksi warga menjadi bagian dari upaya masyarakat menjelaskan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi berkaitan dengan rencana pertambangan PT DPM. 

Perjuangan hukum masyarakat juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Pada November 2026, sejumlah elemen, termasuk BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, turut memberikan dukungan melalui dokumen amicus curiae atau sahabat pengadilan. 

Dokumen tersebut dimaksudkan sebagai masukan bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan persoalan perlindungan hak atas lingkungan hidup.

APA YANG DIPERSOALKAN MASYARAKAT DALAM GUGATAN KEDUA?

Melalui kuasa hukum dan koalisi masyarakat sipil, penggugat menyampaikan sejumlah keberatan terhadap penerbitan SKKLH baru. 

Pertama, masyarakat menilai penerbitan keputusan tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Kedua, masyarakat mempersoalkan proses penyusunan adendum AMDAL, khususnya mengenai keterlibatan masyarakat terdampak secara bermakna. 

Ketiga, penggugat mempersoalkan kesesuaian keputusan baru dengan tata ruang Kabupaten Dairi, termasuk ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014–2034. 

Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menunda pelaksanaan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 selama proses persidangan, membatalkan keputusan tersebut, serta mewajibkan pemerintah mematuhi ketentuan hukum dan putusan pengadilan sebelumnya. 

Seluruh keberatan tersebut merupakan dalil penggugat yang masih harus dinilai dan diputus oleh majelis hakim.

PT DPM MENYATAKAN SKKLH BARU SESUAI KETENTUAN

Di sisi lain, PT Dairi Prima Mineral menyampaikan pandangan berbeda mengenai penerbitan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026. Pihak perusahaan menyatakan bahwa keputusan tersebut bukan merupakan tindakan mengabaikan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. 

Menurut perusahaan, putusan MA tahun 2024 berkaitan dengan keputusan kelayakan lingkungan tahun 2022, sedangkan SKKLH tahun 2026 merupakan persetujuan atas penyesuaian dokumen lingkungan atau adendum AMDAL karena adanya perubahan desain pertambangan. 

Perusahaan juga menjelaskan bahwa metode backfilling menjadi bagian utama perubahan desain pengelolaan limbah, sehingga tidak lagi menggunakan fasilitas penyimpanan tailing permanen di permukaan sebagaimana rencana sebelumnya. 

PT DPM menyatakan bahwa perubahan tersebut telah melalui kajian teknis dan proses evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

Perusahaan juga menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menempuh jalur hukum serta menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung. 

Dengan demikian, legalitas dan kelayakan lingkungan keputusan tahun 2026 masih menjadi persoalan yang sedang diuji melalui proses peradilan.

12 NOVEMBER 2026, RATUSAN WARGA KEMBALI TURUN KE JALAN

Seiring berlangsungnya sidang ke-12 di Jakarta, gelombang penolakan masyarakat juga kembali terlihat di Kabupaten Dairi. Pada Kamis, 12 November 2026, ratusan warga bersama Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK), mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Dairi dan Kantor Bupati Dairi di Sidikalang. 

Massa menyuarakan penolakan terhadap kehadiran dan aktivitas pertambangan PT DPM serta meminta pemerintah memperhatikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. 

Aksi tersebut juga diwarnai pertunjukan musik tradisional Batak, Uning-uningan, serta lantunan Andung-andung yang menggambarkan kegelisahan masyarakat terhadap masa depan tanah leluhur mereka. 

Bagi masyarakat, perjuangan ini bukan hanya persoalan izin pertambangan, melainkan menyangkut perlindungan sumber kehidupan dan hak generasi mendatang. 

ROBERT H. GINTING: JANGAN KORBANKAN DAIRI DEMI KEPENTINGAN INVESTASI

Menyikapi seluruh perkembangan tersebut, Ketua Pemuda Merga Silima Kabupaten Dairi, Robert H. Ginting, AP., M.Si., menegaskan bahwa pihaknya tetap pada sikap menolak kehadiran dan aktivitas pertambangan PT DPM. 

Menurutnya, pembangunan dan investasi harus memperhatikan kondisi geografis, daya dukung lingkungan, potensi bencana, serta keselamatan masyarakat. Ia memandang bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap aspirasi warga yang selama bertahun-tahun menyuarakan kekhawatiran terhadap proyek pertambangan tersebut. 

Pemuda Merga Silima Kabupaten Dairi juga mendorong agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan didasarkan pada kajian ilmiah yang independen, keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak. 

Perjuangan masyarakat, menurut sikap organisasi tersebut, harus tetap dilakukan secara damai, bermartabat, dan melalui jalur hukum yang berlaku.

TANAH DAIRI BUKAN UNTUK DIPERTARUHKAN

Kabupaten Dairi bukan sekadar wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral. Dairi adalah tanah leluhur, tempat masyarakat membangun kehidupan, menjaga adat istiadat, mengembangkan pertanian, dan mewariskan nilai budaya kepada generasi berikutnya. 

Sumber air, lahan pertanian, hutan, dan lingkungan hidup merupakan kekayaan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi penopang kehidupan masyarakat. 

Karena itu, persoalan PT DPM harus dilihat secara menyeluruh dengan menempatkan keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan sebagai pertimbangan utama. 

Hampir tiga dekade konflik, dua rangkaian gugatan hukum, putusan Mahkamah Agung, penerbitan kembali persetujuan lingkungan, serta aksi penolakan masyarakat pada November 2026 menunjukkan bahwa persoalan ini masih membutuhkan penyelesaian yang transparan, adil, dan berdasarkan hukum. 

Ketua Pemuda Merga Silima Kabupaten Dairi, Robert H. Ginting, AP., M.Si., menegaskan tetap menolak kehadiran dan aktivitas pertambangan PT Dairi Prima Mineral.

DAIRI BUKAN TANAH UNTUK DIPERTARUHKAN. KESELAMATAN RAKYAT, KELESTARIAN LINGKUNGAN, DAN MASA DEPAN GENERASI DAIRI HARUS DIUTAMAKAN.

Referensi utama :

 1.  Rilis perkembangan gugatan warga Dairi terhadap SKKLH PT DPM⁠.
2.  Gugatan warga masuk pokok perkara di PTUN Jakarta⁠.
3.  Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024⁠.
4.  MedanBisnisDaily – Tanggapan PT DPM terhadap aksi penolakan, 12 November 2026⁠.
5. Business & Human Rights Resource Centre – Ringkasan gugatan dan tanggapan perusahaan⁠.
6.   ANTARA – Pencabutan persetujuan lingkungan PT DPM pada 2025⁠.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mohon Tinggalkan Pesan