MEDAN – Konflik pertambangan seng dan timah hitam PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di
Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali memasuki babak penting. Perjuangan
masyarakat yang telah berlangsung hampir tiga dekade sejak 1998 kini berlanjut
melalui gugatan kedua terhadap Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan PT DPM di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jakarta. Gugatan
yang terdaftar dengan Nomor Perkara...

Di
tengah berlanjutnya proses hukum dan gelombang penolakan masyarakat, Ketua
Pemuda Merga Silima (PMS) Kabupaten Dairi, Robert H. Ginting, AP., M.Si., menegaskan
tetap menolak kehadiran dan aktivitas pertambangan PT DPM di Kabupaten Dairi.
Menurutnya,
persoalan pertambangan tersebut bukan sekadar persoalan investasi, tetapi
menyangkut keselamatan manusia, kelestarian lingkungan, perlindungan sumber
air, keberlangsungan pertanian, serta masa depan generasi penerus di Tanah
Dairi.
Sikap
penolakan tersebut dilandasi berbagai kekhawatiran terhadap kondisi geografis
dan kerentanan geologis Kabupaten Dairi, potensi bencana, risiko pengelolaan
limbah tambang, serta dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan dalam jangka
panjang.
KONFLIK
SEJAK 1998, PERJUANGAN MASYARAKAT BELUM BERAKHIR
Sejarah
persoalan PT DPM bermula dari eksplorasi potensi mineral galena di kawasan
pegunungan Kabupaten Dairi. Pada
17 Februari 1998, pemerintah menerbitkan Kontrak Karya Nomor 53/Pres/1/1998
dengan luas wilayah konsesi sekitar 27.420 hektare.
Perusahaan
kemudian melakukan kegiatan eksplorasi dan pengeboran di sejumlah wilayah,
termasuk Desa Longkotan dan Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.
Dalam
perjalanannya, kegiatan pertambangan tersebut memunculkan penolakan masyarakat.
Warga khawatir terhadap potensi kerusakan lingkungan, pencemaran sumber air,
ancaman terhadap lahan pertanian, dan keselamatan masyarakat yang tinggal di
kawasan lingkar tambang.
Kekhawatiran
tersebut juga berkaitan dengan kondisi geologis Kabupaten Dairi yang berada di
kawasan pegunungan dengan karakteristik tanah, curah hujan, dan aktivitas
tektonik yang memerlukan perhatian serius dalam setiap rencana pembangunan
fasilitas pertambangan.
KERENTANAN
GEOLOGIS DAIRI MENJADI PERHATIAN SERIUS
Salah
satu alasan utama penolakan masyarakat dan koalisi masyarakat sipil adalah
kerentanan geologis wilayah konsesi pertambangan.
Sejumlah
kajian dan pemberitaan mengenai proyek PT DPM menyoroti keberadaan segmen
Patahan Sumatera, termasuk Renun, Toru, dan Angkola, yang menjadi perhatian
dalam penilaian risiko kegempaan.
Kondisi
tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan konstruksi tambang bawah
tanah dan fasilitas pengelolaan limbah apabila terjadi gempa bumi maupun
pergerakan tanah.
Selain
itu, karakteristik material vulkanik Toba Tuff, topografi yang curam, serta
curah hujan tinggi menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam analisis
risiko longsor dan bencana hidrologis.
Masyarakat
juga mengingat bencana longsor di Desa Bongkaras pada Desember 2018 yang
menelan korban jiwa. Bagi
warga, pengalaman tersebut memperkuat kekhawatiran terhadap aktivitas
pertambangan berskala besar di kawasan yang memiliki potensi bencana.
ANCAMAN
LIMBAH TAMBANG DAN SUMBER AIR MASYARAKAT
Dalam
desain awal proyek, fasilitas penampungan limbah atau Tailing Storage Facility
(TSF) menjadi salah satu objek keberatan masyarakat karena dinilai memiliki
risiko apabila terjadi kegagalan konstruksi, gempa bumi, maupun cuaca ekstrem.
Sejumlah
kelompok advokasi lingkungan memperingatkan potensi dampak kegagalan fasilitas
tersebut terhadap kawasan hilir. Dalam dokumen advokasi, skenario dampaknya
disebut dapat menjangkau sedikitnya 11 desa dan 57 dusun melalui aliran Sungai
Sopokomil.
Selain
itu, penambangan mineral sulfida yang mengandung seng dan timbal memiliki
potensi menghasilkan Air Asam Tambang (AAT) apabila material sulfida terpapar
air dan oksigen. Jika
tidak dikelola secara tepat, air asam tersebut dapat melarutkan logam berat dan
berpotensi mencemari sumber air, air tanah, serta lahan pertanian.
Kondisi
ini menjadi perhatian masyarakat karena sumber air dan pertanian merupakan
bagian penting dari kehidupan ekonomi dan sosial warga di kawasan lingkar
tambang.
METODE
PENGELOLAAN LIMBAH BARU MASIH DIPERDEBATKAN
Pada
penerbitan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026, perusahaan menggunakan pendekatan
cemented paste backfill, yaitu metode mencampurkan material limbah hasil
pengolahan tambang dengan semen dan agregat untuk kemudian ditempatkan kembali
ke dalam rongga bekas tambang bawah tanah.
PT
DPM menjelaskan bahwa perubahan desain tersebut menggantikan rencana penggunaan
fasilitas penyimpanan tailing permanen di permukaan. Namun,
metode tersebut masih menjadi bahan perdebatan antara masyarakat, koalisi
lingkungan, dan pihak perusahaan.
Masyarakat
dan sejumlah pihak yang mengkritisi proyek meminta pembuktian teknis mengenai
kemampuan metode tersebut dalam menampung material limbah, kestabilan
penyimpanan bawah tanah, serta ketahanannya terhadap kondisi geologi dan
aktivitas patahan.
Karena
itu, diperlukan kajian ilmiah yang transparan dan dapat diuji secara independen
untuk memastikan seluruh risiko lingkungan dan keselamatan telah
diperhitungkan.
PERNAH
MENANG DI MAHKAMAH AGUNG, IZIN LINGKUNGAN KEMBALI TERBIT
Perjuangan
masyarakat Dairi tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga
melalui jalur hukum. Pada
Agustus 2022, pemerintah menerbitkan SK Nomor 854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022
tentang Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan pertambangan PT DPM.
Keputusan
tersebut digugat oleh masyarakat melalui PTUN Jakarta. da
24 Juli 2023, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan masyarakat. Namun, pada tingkat
banding, putusan tersebut dibatalkan oleh PTTUN Jakarta pada 22 November 2023.
Masyarakat
kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui
Putusan Nomor 277 K/TUN/LH/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, Mahkamah Agung
mengabulkan kasasi masyarakat dan membatalkan putusan pengadilan tingkat
banding.
Sebagai
tindak lanjut, pemerintah pada Mei 2025 menerbitkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 888 Tahun 2025 untuk mencabut persetujuan
kelayakan lingkungan yang sebelumnya diterbitkan pada 2022.
Namun,
persoalan kembali muncul setelah Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan SKKLH
Nomor 1437 Tahun 2026 tertanggal 13 Maret 2026. Penerbitan
keputusan baru inilah yang kemudian menjadi objek gugatan kedua masyarakat
Dairi.
GUGATAN
KEDUA MASUK SIDANG KE-12 DI PTUN JAKARTA
Pada
29 Juli 2026, sebanyak 11 warga Dairi mendaftarkan gugatan terhadap Menteri
Lingkungan Hidup/Kepala BPLH terkait penerbitan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026. Gugatan
tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 271/G/LH/2026/PTUN.JKT.
Setelah
melewati tahap pemeriksaan persiapan, perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok
perkara dan tahapan pembuktian. Pada
Oktober 2026, para pihak mulai menyerahkan bukti-bukti surat kepada majelis
hakim.
Selanjutnya,
pada 12 November 2026, persidangan ke-12 memasuki agenda pemeriksaan saksi fakta
dari pihak penggugat.
Dalam
persidangan tersebut, keterangan saksi warga menjadi bagian dari upaya
masyarakat menjelaskan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi berkaitan
dengan rencana pertambangan PT DPM.
Perjuangan
hukum masyarakat juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan mahasiswa.
Pada November 2026, sejumlah elemen, termasuk BEM Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, turut memberikan dukungan melalui dokumen amicus curiae atau sahabat
pengadilan.
Dokumen
tersebut dimaksudkan sebagai masukan bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan
persoalan perlindungan hak atas lingkungan hidup.
APA
YANG DIPERSOALKAN MASYARAKAT DALAM GUGATAN KEDUA?
Melalui
kuasa hukum dan koalisi masyarakat sipil, penggugat menyampaikan sejumlah
keberatan terhadap penerbitan SKKLH baru.
Pertama,
masyarakat menilai penerbitan keputusan tersebut perlu diuji kesesuaiannya
dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 yang telah berkekuatan
hukum tetap.
Kedua,
masyarakat mempersoalkan proses penyusunan adendum AMDAL, khususnya mengenai
keterlibatan masyarakat terdampak secara bermakna.
Ketiga,
penggugat mempersoalkan kesesuaian keputusan baru dengan tata ruang Kabupaten
Dairi, termasuk ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014
tentang RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014–2034.
Dalam
petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menunda pelaksanaan SKKLH Nomor
1437 Tahun 2026 selama proses persidangan, membatalkan keputusan tersebut,
serta mewajibkan pemerintah mematuhi ketentuan hukum dan putusan pengadilan
sebelumnya.
Seluruh
keberatan tersebut merupakan dalil penggugat yang masih harus dinilai dan
diputus oleh majelis hakim.
PT
DPM MENYATAKAN SKKLH BARU SESUAI KETENTUAN
Di
sisi lain, PT Dairi Prima Mineral menyampaikan pandangan berbeda mengenai
penerbitan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026. Pihak
perusahaan menyatakan bahwa keputusan tersebut bukan merupakan tindakan
mengabaikan putusan Mahkamah Agung sebelumnya.
Menurut
perusahaan, putusan MA tahun 2024 berkaitan dengan keputusan kelayakan
lingkungan tahun 2022, sedangkan SKKLH tahun 2026 merupakan persetujuan atas
penyesuaian dokumen lingkungan atau adendum AMDAL karena adanya perubahan
desain pertambangan.
Perusahaan
juga menjelaskan bahwa metode backfilling menjadi bagian utama perubahan desain
pengelolaan limbah, sehingga tidak lagi menggunakan fasilitas penyimpanan
tailing permanen di permukaan sebagaimana rencana sebelumnya.
PT
DPM menyatakan bahwa perubahan tersebut telah melalui kajian teknis dan proses
evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Perusahaan
juga menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan
menempuh jalur hukum serta menghormati proses persidangan yang sedang
berlangsung.
Dengan
demikian, legalitas dan kelayakan lingkungan keputusan tahun 2026 masih menjadi
persoalan yang sedang diuji melalui proses peradilan.
12
NOVEMBER 2026, RATUSAN WARGA KEMBALI TURUN KE JALAN
Seiring
berlangsungnya sidang ke-12 di Jakarta, gelombang penolakan masyarakat juga
kembali terlihat di Kabupaten Dairi. Pada
Kamis, 12 November 2026, ratusan warga bersama Aliansi Petani untuk Keadilan
(APUK), mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Gedung
DPRD Kabupaten Dairi dan Kantor Bupati Dairi di Sidikalang.
Massa
menyuarakan penolakan terhadap kehadiran dan aktivitas pertambangan PT DPM
serta meminta pemerintah memperhatikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan
lingkungan.
Aksi
tersebut juga diwarnai pertunjukan musik tradisional Batak, Uning-uningan,
serta lantunan Andung-andung yang menggambarkan kegelisahan masyarakat terhadap
masa depan tanah leluhur mereka.
Bagi
masyarakat, perjuangan ini bukan hanya persoalan izin pertambangan, melainkan
menyangkut perlindungan sumber kehidupan dan hak generasi mendatang.
ROBERT
H. GINTING: JANGAN KORBANKAN DAIRI DEMI KEPENTINGAN INVESTASI
Menyikapi
seluruh perkembangan tersebut, Ketua Pemuda Merga Silima Kabupaten Dairi, Robert
H. Ginting, AP., M.Si., menegaskan bahwa pihaknya tetap pada sikap menolak
kehadiran dan aktivitas pertambangan PT DPM.
Menurutnya,
pembangunan dan investasi harus memperhatikan kondisi geografis, daya dukung
lingkungan, potensi bencana, serta keselamatan masyarakat. Ia
memandang bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap aspirasi
warga yang selama bertahun-tahun menyuarakan kekhawatiran terhadap proyek
pertambangan tersebut.
Pemuda
Merga Silima Kabupaten Dairi juga mendorong agar setiap kebijakan yang
berkaitan dengan pertambangan didasarkan pada kajian ilmiah yang independen,
keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat
terdampak.
Perjuangan
masyarakat, menurut sikap organisasi tersebut, harus tetap dilakukan secara
damai, bermartabat, dan melalui jalur hukum yang berlaku.
TANAH
DAIRI BUKAN UNTUK DIPERTARUHKAN
Kabupaten
Dairi bukan sekadar wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral. Dairi
adalah tanah leluhur, tempat masyarakat membangun kehidupan, menjaga adat
istiadat, mengembangkan pertanian, dan mewariskan nilai budaya kepada generasi
berikutnya.
Sumber
air, lahan pertanian, hutan, dan lingkungan hidup merupakan kekayaan yang tidak
hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi penopang kehidupan
masyarakat.
Karena
itu, persoalan PT DPM harus dilihat secara menyeluruh dengan menempatkan
keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan sebagai pertimbangan utama.
Hampir
tiga dekade konflik, dua rangkaian gugatan hukum, putusan Mahkamah Agung,
penerbitan kembali persetujuan lingkungan, serta aksi penolakan masyarakat pada
November 2026 menunjukkan bahwa persoalan ini masih membutuhkan penyelesaian
yang transparan, adil, dan berdasarkan hukum.
Ketua
Pemuda Merga Silima Kabupaten Dairi, Robert H. Ginting, AP., M.Si., menegaskan
tetap menolak kehadiran dan aktivitas pertambangan PT Dairi Prima Mineral.
DAIRI
BUKAN TANAH UNTUK DIPERTARUHKAN. KESELAMATAN RAKYAT, KELESTARIAN LINGKUNGAN,
DAN MASA DEPAN GENERASI DAIRI HARUS DIUTAMAKAN.
Referensi utama :
2. Gugatan
warga masuk pokok perkara di PTUN Jakarta.
3. Putusan
Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024.
4. MedanBisnisDaily
– Tanggapan PT DPM terhadap aksi penolakan, 12 November 2026.
5. Business
& Human Rights Resource Centre – Ringkasan gugatan dan tanggapan perusahaan.
6. ANTARA
– Pencabutan persetujuan lingkungan PT DPM pada 2025.





Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon Tinggalkan Pesan