yang disampaikan oleh Pihak PT. DPM untuk menghadiri sosialisasi terkait akan beroperasinya PT. DPM di Kabupaten Dairi.
"Tidak terlalu penting kita mengikuti sosialisasi terkait keluarnya produk hukum dari Pemerintah Pusat terkait rencana akan beroperasinya PT. PDM di Kabupaten Dairi" tegasnya.
"Kita hanya butuh penjelasan rinci dari PT. DPM untuk menjawab berbagai ketakutan-ketakutan masyarakat terutama suku Karo yang banyak bermukim di Kecamatan Tigalingga, Tanah Pinem dan Gunung Sitember yang masuk dalam wilayah konsesi atau wilayah kerja tambang PT. DPM" tambahnya.
"Masyarakat di 3 Kecamatan itu mayoritas menggantungkan hidupnya di pertanian dan lahan-lahan mereka itu nantinya akan di gali untuk mencari berbagai bahan mineral tambang, lalu bagaimana nasib petani-petani itu ?" tegas Ketua DPD PMS Dairi.
"Kita masyarakat awam tidak paham cara kerja PT. DPM dan apa yang akan dilakukan mereka untuk tetap menjaga masyarakat bisa bercocok tanam di lahan yang subur dan tidak membahayakan lahan pertanian yang merupakan titipan dari anak cucu kita semua " pungkasnya.
Ditambah lagi Kabupaten Dairi termasuk dalam patahan Renun yang sangat rentan akan munculnya gempa bumi skala besar sewaktu-waktu tanpa bisa ditebak kapan datangnya.
Pada rapat konsolidasi yang sedikit panas ini, akhirnya sampai pada kesimpulan untuk menghargai undangan dari Pemerintah Kabupaten Dairi maka di utuslah Ketua Harian DPD PMS Dairi - Jembal Putra Ginting, SH, MH mewakili DPD PMS Dairi mengikuti acara yang direncanakan akan berlangsung pada hari Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Beristra Sitinjo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon Tinggalkan Pesan